A.      Otonomi Daerah

  1. Hakikat Otonomi Daerah

v    Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yg terdiri dr Presiden beserta para menteri.

v    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yg lain sebagai badan eksekutif daerah.DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.

v    Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  • Desentralisasi dibagi menjadi 4 tipe,yaitu  :
    • Desentralisai politik yaitu bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat
    • Desentralisasi administrasi yaitu memiliki tiga bentuk utama,yaitu:dekonsentrasi,delegasi dan devolusi.
    • Desentralisasi fiskal bertujuan memberikan kesempatan kpd daerah utk menggali berbagai sumber dana
    • Desntralisasi ekonomi/pasar bertujuan utk lebih memberikan tanggungjawab yg berkaitan sektor publik ke sektor privat.

v    Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dr pemerintah pusat kpd Gubernur sbgai Wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.

v    Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa.

v    Otonomi daerahadalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan per-uu..

v    Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yg mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.

v    Wilayah administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah.

v    Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.

v    Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

v    Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota dibawah kecamatan.

v    Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yg diakui dalam sistem Pemrintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

v    Konsep otonomi daerah mengandung makna      :

  • Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah.
  • Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah.
  • Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur(budaya)setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dgn tingkat akseptabilitas(kepercayaan)yg tinggi.
  • Perwujudan desentralisisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi pusat yang bersifat block grant.
  • Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga

2.      Tujuan Otonomi Daerah

v    Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah.

v    Tujuan pemberian otonomi kepada daerah :

  • Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatyg semakin baik.
  • Pemerataan
  • Keadilan
  • Pengembangan kehidupan demokrasi
  • Mendorong untuk memberdayakan masyarakat
  1. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah

v    Yang merupakan aturan tentang pemerintah daerah yg dimuat pd pasal 18 UUD N-RI tahun 1945 :

  • Adanya pembagian daerah otonom yang bersifat berjenjang,Provinsi dan Kabupaten/Kota
  • Secara eksplisit tidak disinggung mengenai asas-asas dekonsetrasi
  • Kepala daerah dipilih secara demokratis

v    Istilah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan,yaitu antara lain pemerintahan daerah,pemerinta daerah,otonomi daerah,dan daerah otonom.

v    Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat dua asas,yaitu asas otonomi dan tugas pembantuan.

v    Asas otonomi dalam ketentuan tersebut memiliki makna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri.

v    Asas tugas pembantuan dimaksudkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan melalui penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasab dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

v    Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah    :

  • Digunakannya asas desentralisasi,dekonsentrasi,dan tugas pembantuan
  • Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
  • Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Provinsi,Daerah Kabupaten,Daerah Kota dan Desa.
  1. Kewenangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

v    Berdasarkan UUD Pasal 18 A ayat 1 dan 2,dapat dijelskan bahwa hbungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi,kabupaten,dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota ialah     :

  • Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan yang bersifat hierarkhis
  • Pengaturan hubungan pemerintahan tersebut memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah
  • Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat 1 yang diatur lebih labjut dalam UURI No.32 Tahun 2004 ttg pemerintahan daerah
  • Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan keuangan,pelayanan umum,dan pemanfaatan sumber daya
  • Pengaturan hubungan sebagimana disebutkan dalam pasal 18 A ayat 2 yang diatur lebih lanjut dalam UURI N0.33 Tahun 2004 ttg perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.

v    Kewenangan provinsi diatur dalam Pasal 13 UU No.32 Tahun 2004 dapat diuraikan sebagai berikut     :

  • urusan wajib yg menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi meliputi   :
    • perencanaan dan pengendalian pembangunan
    • penyediaan saranan dan prasarana umum
    • pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
    • pelayanan kependudukan.dan catatan sipil
    • penanganan bidang kesehatan
  • urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dgn kondisi kekhasan,dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

v    Kewenangan kabupaten/kota diatur dalam pasal 14 yg dapat diuraikan sbgai berikut :

  • Perencanaan dan pengendalian pembangunan
  • Penyediaan sarana dan prasarana umum
  • Pengendalian lingkungan hidup
  • Pelayanan administrasi umum pemerintahan
  • Pelayanan administrasi penanaman modal
  1. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah

v    DPRD sebagai badan legislatif daerah

v    Pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah,terdiri dari Kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.

v    DPRD sbgai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

v    Pasal 40 UURI No.32 Tahun 2004 menyatakan,bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daeraj dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

v    Pasal 41 mengatakan bahwa DPRD memiliki :

  • Fungsi legislasi yg berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah,yg meliputi pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap Raperda.
  • Fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangannya dalam hal anggaran daerah (APBD).
  • Fungsi pengawasan berkaitan dengan kewenanagn mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintahan daerah.

v    Dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 ditegaskan,bahwa “pemerintah daerah provinsi,daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota2nya dipilih melalui pemilu.”

v    Tugas dan wewenang DPRD yg diatur dalam pasal 42 UURI No 32 Tahun 2004:

  • Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama
  • Membahas dan meyetujui rancangan Peraturan Daerah ttg APBD bersama dengan kepala daerah
  • Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
  • Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
  • Memberikan persetujuan trhdaap rancangan kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah

v    Hak DPRD diatur dalam pasal 43 UURI No 32 Tahun 2004,yaitu hak interplasi,angket dan menyatakan pendapat.Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud adalah dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yg dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dr jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dr jumlah anggota yang hadir.Panitia angket terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 hari stlah mnyampaikan hasil kerjanya kpd DPRD.

v    Hak anggota DPRD diatur dalam pasal 44 UURI No 32 Tahun 2004,yaitu mengajukan rabcangan peraturan daerah,mengajukan pertanyaan,menyampaikan usul dan pendapat,memilih dan dipilih,membela diri,imunitas,protokelar dan keuangan seraca adminisatratif

v    Kepala daerah memiliki kedudukan yang sederajat dan seimbang dengan DPRD masing-masing daerah.Kepala Daerah memiliki tugas/wewenang dan mekanisme pemilihan yang berbeda,yaitu:

  • Mengajukan rancangan peraturan daerah
  • Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
  • Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

v    Sebagai alat pemerintah pusat,gubernur melaksanakan tugas-tugas,diantaranya         :

  • Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya
  • Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
  • Melaksanakan tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya.

v    Keuangan daerah bersumber dalam pelaksanaan desentralisasi adalah : Pendapatan Asli Daerah(PAD),Dana Perimbangan,Pinjaman Daerah,dan lain-lain penerimaan yang sah.

v    Sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD) terdiri atas Hasil Pajal Daerah,Hasil Restribusi Daerah,Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

v    Dana Perimbangan terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(10% Pusat dan 90% daerah),Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(20% pusat dan 80% daerah),dan Penerimaan dari sumber daya alam(DAU & DAK).

v    Penerimaan sumber daya alam sektor kehutanan,sektor pertambangan umum dan sektor perikanan (20% pusat dan 80% daerah).

v    penerimaan negara dari pertambangan minyak setelah dikurangi pajak (85% pusat dan 15% daerah)

v    penerimaan negara dari sektor gas alam setelah dikurangi pajak (70% pusat dan 30% daerah)

B.      Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

  1. Hakikat Kebijakan Publik

v    Kebijakan Publik adalah semua kebijakan yang berkaitan dengan hukum manapun,peraturan perundangan lainnya yg ditunjukkan untuk kepentingan masyrakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

v    Tujuan penerapan Kebijakan Publik ialah agar seuatu yang tekag digariskan tersebut bukan hanya bersifat abstrak belaka,namun menjadi suatu yang terealisasikan dlm kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.